DOBO, LaskarMaluku.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, Maya Bebi Lewerissa, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting bersama TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (5/10/2026).
Rakor yang berlangsung di Aula Lantai 2 BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru itu sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS-TTB).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, serta pimpinan perangkat daerah dan unsur TP PKK Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Claudia Imarisa Kaidel, mengatakan stunting masih menjadi salah satu tantangan yang harus ditangani secara bersama-sama di daerah tersebut.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kepulauan Aru tercatat 37,6 persen. Sementara berdasarkan data aplikasi pencatatan gizi, prevalensi stunting pada 2025 tercatat 26,73 persen dan pada 2026 hingga saat ini sebesar 30,49 persen.
“Ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi urusan kita bersama sebagai lintas sektor,” kata Claudia.
Ia mengatakan, pemerintah menargetkan prevalensi stunting secara nasional pada 2029 turun menjadi 14,2 persen. Adapun prevalensi wasting ditargetkan sebesar 5 persen. Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan koordinasi dan intervensi yang dilakukan secara terpadu, mulai dari tingkat keluarga hingga pemerintah daerah.
Melalui GKS-TTB, TP PKK mendorong penguatan peran keluarga dalam menjaga kesehatan, pemenuhan gizi, kebersihan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Program tersebut dinilai relevan diterapkan di Kepulauan Aru yang merupakan wilayah kepulauan dan memiliki tantangan dalam pelayanan serta akses masyarakat.
Dalam percepatan penurunan stunting, sejumlah perangkat daerah diminta menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya. Dinas Kesehatan diarahkan memperkuat pelayanan Posyandu dan antenatal care (ANC), pemberian pangan tambahan bagi ibu hamil dan balita dengan masalah gizi, serta penanganan kasus gizi buruk.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam mendorong konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, edukasi gizi di sekolah, serta pemanfaatan PAUD sebagai salah satu pintu deteksi dini.
Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) diarahkan memastikan pemanfaatan dana desa dapat mendukung operasional Posyandu dan Dasawisma. Bapelitbang berperan memastikan program penurunan stunting menjadi bagian dari prioritas perencanaan dan penganggaran daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengawal intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta kelompok sasaran lainnya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diminta memastikan data balita sasaran tercatat secara by name by address dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam pencegahan perkawinan anak. Kementerian Agama turut dilibatkan dalam pembinaan calon pengantin melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan kegiatan penyuluhan.
Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Dinas PUPR diarahkan memperkuat penyediaan akses air bersih, sanitasi aman, jamban sehat, serta rumah layak huni.
Dinas Sosial berperan memastikan data dan bantuan sosial, termasuk DTKS, PKH, dan bantuan pangan, dapat menyasar keluarga yang memiliki risiko stunting. Sementara Satpol PP mendukung penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
“Jika 12 instansi terkait ini kokoh, maka GKS-TTB akan berhasil. PKK siap berada di tengah sebagai penggerak keluarga di lapangan, mulai dari Dasawisma hingga kabupaten,” ujar Claudia.
Rakor juga diisi dengan pemaparan situasi stunting dan cakupan Cek Kesehatan Gratis, diskusi lintas sektor, serta penyusunan kesepakatan bersama. Pada kesempatan tersebut, Ketua TP Posyandu Provinsi Maluku menyerahkan bantuan kepada TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.
Sebelum mengikuti Rakor, Maya Bebi Lewerissa bersama rombongan tiba di Bandara Rar Gwamar Dobo dan disambut dengan prosesi adat berupa pengalungan kain atau selendang, pemakaian topi adat, serta tarian penyambutan.
Usai Rakor, Maya melanjutkan agenda pembinaan kelembagaan PKK bersama TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru. Rangkaian agenda kunjungan juga mencakup peluncuran Sekolah Lansia Angkatan II di Kelurahan Siwalima dan pelantikan pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Aru.
Pada Selasa (6/10/2026), rombongan dijadwalkan meninjau Posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Wokam dan Posyandu Bina Mitra. Agenda lainnya adalah menghadiri pelantikan pengurus Dekranasda dan Wanita Islam Kabupaten Kepulauan Aru. (L02)
