DOBO, LaskarMaluku.com – Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerissa, meninjau pelaksanaan Posyandu terintegrasi enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) di Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Selasa (6/10/2026).
Kunjungan kerja tersebut dimulai sekitar pukul 08.00 WIT. Maya didampingi Ketua TP Posyandu Kabupaten Kepulauan Aru Claudia Imarisa Kaidel, Wakil Bupati Kepulauan Aru Mohammad Djumpa, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu 6 SPM.
Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Puskesmas Dobo, Pemerintah Desa dan BPD Wokam, kader Posyandu, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan masyarakat setempat.
Camat Pulau-Pulau Aru Indrayani Goulap mengatakan Posyandu perlu dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan tidak hanya dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan.
Menurut dia, kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu di Desa Wokam serta menemukan solusi terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
Sementara itu, Maya Baby Lewerissa mengatakan penguatan Posyandu terintegrasi 6 SPM merupakan bagian dari upaya memperluas fungsi Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada penimbangan balita dan pelayanan kesehatan bulanan. Posyandu juga diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.
Dalam konsep 6 SPM, Posyandu menjadi penghubung masyarakat dengan enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Maya juga mendorong penataan kelembagaan Posyandu di tingkat desa. Menurutnya, surat keputusan dan struktur kader perlu diperbarui dengan jumlah minimal enam orang agar setiap kader dapat berfokus pada bidang pelayanan dasar tertentu.
Pembagian tugas tersebut, kata dia, diperlukan untuk memperkuat pendataan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memastikan tindak lanjut pelayanan berjalan lebih terarah. Selain itu, Maya mendorong pengembangan inovasi “Walang 6 SPM” sebagai ruang pelayanan harian sekaligus pusat informasi desa.
Melalui inovasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan keluhan, persoalan dan kebutuhan terkait enam pelayanan dasar tanpa harus menunggu pelaksanaan Posyandu bulanan.
Maya juga mengapresiasi para kader Posyandu Wokam yang selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap Posyandu Wokam dapat menjadi salah satu contoh penerapan Posyandu terintegrasi 6 SPM di Kabupaten Kepulauan Aru.
Wakil Bupati Kepulauan Aru, Mohammad Djumpa mengatakan Gerakan Posyandu Aktif 6 SPM merupakan transformasi pelayanan yang mencakup enam bidang pelayanan dasar masyarakat.
Di bidang pendidikan, Posyandu dapat mendukung layanan pendidikan anak usia dini, parenting, literasi keluarga, pemenuhan wajib belajar dan stimulasi tumbuh kembang anak.
Di bidang sosial, Posyandu dapat mendukung penanganan keluarga miskin ekstrem, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), termasuk membantu proses rujukan bantuan sosial.
Sementara pada bidang pekerjaan umum, perhatian diarahkan pada kebutuhan air bersih, sanitasi, jalan, drainase dan infrastruktur lingkungan.
Pada bidang perumahan dan permukiman, Posyandu dapat mendukung penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan jamban sehat dan rumah sehat serta penataan permukiman.
Adapun pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Posyandu dapat berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana dan kondisi darurat. Djampa berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan Posyandu berbasis 6 SPM.
Ia juga mendorong kader Posyandu dan PKK untuk mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut serta membuka meja pelayanan terintegrasi pada saat Posyandu berlangsung.
Menurutnya, kegiatan Posyandu tidak cukup hanya melakukan penimbangan balita. Pendataan terkait persoalan sosial, pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat juga perlu dilakukan agar dapat ditindaklanjuti OPD terkait.
Kolaborasi antara Puskesmas, pemerintah desa dan kader Posyandu juga dinilai perlu diperkuat untuk mengidentifikasi persoalan serta menentukan tindak lanjut pelayanan. Rangkaian kunjungan di Desa Wokam kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sembako kepada ibu hamil dan ibu menyusui.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat, termasuk warga di desa-desa yang jauh dari pusat pelayanan. (L02)
