Komisi III DPRD Provinsi Maluku secara tegas meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dilingkup provinsi Maluku untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) di Tahun 2026.
Proyeksi penurunan pendapatan pada APBD 2026 membuat Komisi III DPRD Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar memusatkan perhatian pada pemenuhan layanan dasar.
DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Maluku Tahun Anggaran 2026.
AMBON LaskarMaluku.com Wakil Ketua Komisi III DPRD provinsi Maluku, Richard Rahakbauw SH, meminta kepada Kementerian PU Republik Indonesia, agar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku saat ini Yana Astuti, segera diganti. Permintaan dan desakan itu dilakukan setelah Yana Astuti dinilai tidak kooperatif dan tidak bisa berkerja sama dengan Komisi III sebagai mitra kerjanya. Padahal […]
AMBON, LaskarMaluku.com —DPRD Provinsi dalam hal ini Komisi II DPRD Maluku menyoroti sejumlahkebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan daerah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Yang diperhadapkan dengan beberapa regulasi yang dipersoalkan antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2022 […]
AMBON,LaskarMaluku.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, mendesak pemerintah Kota Ambon untuk tidak lagi melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir di Kota Ambon. Hal ini merujuk pada hasil studi banding yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Ambon ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Komisi melihat […]
AMBON,LaskarMaluku.com – Aktivitas tabrak jalur di sejumlah titik di kota Ambon meresahkan warga. Warga berbondong bondong melampiaskan kekecewaan mereka lewat cuitan di medsos. Hal tersebut sampai ke telinga DPRDKota Ambon yang ternyata sudah melirik persoalan tersebut. Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Far-Far kepada wartawan di Ambon Kamis (30/10/2025) menjelaskan, aktivitas tabrak jalur yang […]
Keresahan warga yang biasanya melewati ruas jalan didepan Resimen Induk Kodam (Rindam) XV/Pattimura, yang dipasang Speed Bump, akhirnya direspon oleh Komisi I DPRD Provinsi Maluku.
Pimpinan DPRD Provinsi Maluku bersama anggota Komisi I menerima audiensi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Provinsi Maluku, bersama perwakilan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), di Ambon, Kamis (23/10/2025).
AMBON,Laskar Maluku.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon Harry Far-Far himbau masyarakat kota Ambon untuk tidak membayar parkir di area parkir yang bukan ditentukan pemerintah Kota Ambon. Himbauan ini disampaikan menyusul kembali maraknnya, spot Far Far Himbau Warga Kota Ambon Tak Bayar Parkir di Spot Ilegal yang digunakan oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri. […]
AMBON, LaskarMaluku.com — Pihak-pihak yang terlibat empat orang dalam Objek, yang diduga melakukan pemalsuan dokumen milik Yayasan Istiqolah dan dokumen tanah milik Ibu Rahma yang diambil secara diam-diam itu tidak mengindahkan panggilan DPRD Provinsi Maluku dalam hal ini komisi I DPRD Maluku. Rapat Kali ini, keempat orang tersebut memilih tidak hadir alias Mangkir, diantaranya, Badan […]
DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi I DPRD Maluku bersama pihak Bank Mandiri menggelar rapat dengar pendapat atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Notaris PPATK Patrick Gaspers, dan Muhammad Idam. Dimana ada dokumen tanah milik Yayasan Istiqolah dan dokumen tanah milik Ibu Rahma yang diambil secara diam-diam.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menilai momentum Sidang Sinode bukan hanya menjadi agenda internal gereja, tetapi juga wadah refleksi bersama seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat harmoni dan solidaritas sosial di Maluku
AMBON, LaskarMaluku.com — Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menilai dan menyoroti kebijakan pemerintah pusat (Pempus) yang memangkas dana transfer ke daerah. Kebijakan yang dibuat salah satunya menghambat kreativitas dan ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan program sesuai visi dan misi kepala daerah. “Perlu diketahui, Negara ini kalau sudah potong dana transfer, lalu datang […]
AMBON, LaskarMaluku.com-Dengan di tetapkannya Papalele” atau Pedangang Tradisional Perempuan di Maluku sebagai sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional oleh Kementerian Kebudayaan.DPRD Kota Ambon meminta Pemerintah Provinsi Maluku secara umum dan Pemerintah Kota Ambon secara khusus untuk memperkenalkan mereka dalam setiap promosi Pariwisata serta budaya lokal disekolah sekolah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota […]