Program Pj Walikota Ambon, Bodewin Wattimena Jumpa Rakyat sukses menampung 158 pengaduan.
Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Aipda F Thio mengatakan, sampai sejauh ini pihaknya telah melakukan langkah penanganan terhadap kasus indikasi pengancaman dan kekerasan terhadap Camat Saparua Timur Halid Pattisahusiwa,S.Sos.
Sekda Hadiri Festival Kota Masa Depan Ambon marinyo-Maluku-6 viewsWhatsappWhatsappAMBON, MARINYO.COM– Guna meningkatkan pengembangan digitalisasi pelaku UMKM di Indonesia, maka berdasarkan inisiasi dari PT. Grab Teknologi Indonesia bersama Emtek dan Bukalapak, digelar Festival Kota Masa Depan Ambon, pada Kamis (20/7/2023) yang bertempat di Gong Perdamaian Ambon.Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ir. Sadali IE, M.Si, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Grab Indonesia, para Grabbers, Mitra Driver, pelaku UMKM, dan unsur lainnya.Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda, memberikan apresiasi kepada pihak Grab Indonesia, atas komitmen dan dukungannya, terhadap Program Percepatan Transformasi Digitalisasi Kota Masa Depan, sehingga dapat meningkatkan peluang ekonomi bagi para pelaku UMKM di Daerah ini.“Untuk dapat bertahan dan terus berkembang saat ini, saya mintakan para pelaku UMKM harus melakukan inovasi, dan mulai bertransformasi ke arah ekonomi digital, guna mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi di sektor UMKM, dan pariwisata di Daerah ini.” Ujarnya.Ia berharap, melalui program Kota Masa Depan Ambon ini, para pelaku UMKM yang telah bergabung, dapat memperoleh peluang pendapatan baru, sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Maluku ke depan.Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Plakat oleh Director of Government Affairs & Strategic Collaborations Grab Indonesia Uun Ainurrofiq kepada Sekretaris Daerah Maluku Sadali IE, pemberian Apron kepada perwakilan UMKM, serta peninjauan stand UMKM binaan Grab. (***)
Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan pencegahan dan penanganan penurunan angka Stunting di Kota Ambon. Komitmen tersebut disampaikan Pj Walikota Ambon, dalam kegiatan Rembuk Stunting yang di gelar di
Sebagai alumni, Pj Walikota Ambon Bodewin Wattimena berharap kehadirannya pada kegiatan success story bagi siswa siswi baru di sekolah SMA Negeri 4 Ambon dapat memberikan semangat dan motivasi untuk menggapai masa depan dengan tekun belajar.
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengaku bahwa pihaknya tidak masalah terhadap tindakan dari Pemprov. memasang plang kepemilikan lahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Pasar Mardika
Masyarakat Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah diminta untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
DPRD Maluku Desak Pemerintah Daerah Copot Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakAMBON, LaskarMaluku.com - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G.Watubun, meminta kepada pemerintah provinsi Maluku untuk menonaktifkan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “DK” yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya.Permintaan Ketua DPRD Maluku itu dikemukakan setelah pimpinan, ketua-ketua fraksi dan ketua komisi DPRD Maluku, dipertemukan oleh "Gerakan Bersama Perempuan Maluku", yang peduli terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini.Menurut Watubun, apa yang menjadi keprihatinan dan tuntutan dari gerakan Perempuan Maluku ini, menjadi catatan kepada pemerintah daerah supaya mengambil langkah terhadap yang bersangkutan, sesuai dengan aturan yang berlaku.DPRD Maluku kata Watubun pada prinsipnya mendukung gerakan dimaksud."Tuntutan ini sangat baik sekali, intinya adalah kami menegaskan sikap sebagai lembaga DPRD bahwa selain mendukung itu kami mendesak pemerintah daerah dalam hal ini gubernur untuk menonaktifkan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Promal, agar proses pelaksanaan hukum bisa dapat dilaksanakan secara baik dan secara independent pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus dugaan tersebut terlaksana dengan baik, " kata Watubun, kepada wartawan usai menerima 16 lembaga aktivis perempuan yang menamakan diri Gerakan Bersama Perempuan Maluku di lantai IV DPRD Maluku Karpan Ambon, Selasa, (18/7/23) siang.Sekalipun dalam kasus ini sifatnya dugaan, tetapi bagi pimpinan DPRD Maluku, kasus ini terjadi karena relasi kuasa antara pimpinan dan bawahan dan orang yang menjadi bawahan pasti tidak berdaya."Tentunya ini sangat menggangu dan menjadi sesuatu yang sangat tidak bermartabat dan yang sejatinya dilakukan oleh seseorang yang menjadi teladan bagi banyak orang, "ujar Watubun.Sebelumnya Gerakan Bersama Perempuan Maluku ini, melakukan aksi di kantor Gubernur Maluku. Kendati tidak dipersilahkan masuk oleh polisi pamong praja namun aktivis perempuan ini melakukan orasi dipintu masuk kantor gubernur bagian samping kanan.Setelah berorasi kurang lebih stengah jam oleh koordinator lapangan Othe Patty, Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku Daniel Indey menemui para aktivis perempuan dan mendengarkan aspirasi serta pernyataan sikap yang berisi 5 point yang dibacakan Ketua Wanita Katolik RI Cabang Katedral Saswaty Matakena.Usai menerima pernyataan sikap, Daniel Indey berjanji akan meneruskan aspirasi kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.Sementara itu, ditempat terpisah Sekda Maluku, Sadali Ie, mengatakan, langkah pemerintah provinsi Maluku terkait dengan indikasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pimpinan OPD, telah dilakukan kepada yang bersangkutan. Yaitu melalui pemeriksaan internal."Pemerintah provinsi sudah melakukan penegakan disiplin yaitu melakukan pemeriksaan internal kepada yang bersangkutan, dan tentu kami akan terus memonitor berdasarkan laporannya seperti apa akan diteruskan, "kata Sekda kepada media ini, Senin (17/07/23).Disinyalir kasus yang tengah melibatkan kadis ini bukan baru pertama kalinya, tetapi diindikasikan perbuatan serupa terjadi berulang kali, dan tidak ketahuan, hanya belakangan perbuatan serupa tak terhindarkan akan adanya laporan dan disertai aksi turun jalan dari "Gerakan Perempuan Maluku" yang yang terhimpun dari berbagai organisasi ini.Masih menurut Sekda Sadeli Ie, bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah sesuai aturan dan tindakan nyata yaitu melalui proses pemeriksaan internal sesuai aturan ASN yang telah diatur."Intinya kami pemerintah telah memenuhi ketentuan peraturan ASN bahwa pejabat yang bersangkutan tetap diproses. Bahwa seluruh kebijakan harus memenuhi unsur ketentuan," tandas Sekda .Sekda menegaskan, sanksi ringan ataupun berat sangat ditentukan setelah hasil proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan."Administrasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) telah diatur, pemerintah akan memenuhi itu, pemerintah akan berjalan diatas rel terhadap semua kebijakan kita akan memenuhi semua ketentuan itu, bahwa sanksi akan tetap diterapkan, "tegas Sadali Ie. (L05)
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon Bersama Satuan Polisi Pamong Praja SatPol PP Kota Ambon berencana akan menggelar razia
AMBON, LaskarMaluku.com – Dalam rangka Menyongsong HUT Kota Ambon ke 448 ,Tim Penggerak PKK Kota Ambon melaksanakan festival jukulele pada seluruh Kecamatan, di Kota Ambon dan hari ini dimulai dari Kecamatan Baguala,restorant di Lateri, Selasa (18/7/2023) Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam pembukaan Baguala Jukulele Festival, yang digelar TP-PPK Kecamatan Baguala, disalah satu restorant di […]
Ambon, LaskarMaluku.com — Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ambon, Lisa Wattimena, turun langsung meninjau kondisi rumah salah satu warga di kawasan Trem Wai Cina RT 30 RW 06, Negeri Passo, yang dinilai sudah tidak layak huniKunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Kota Ambon terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian, khususnya keluarga yang tengah menghadapi kondisi sosial […]
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIW P2B) melaksanakan audiensi strategis dengan Kodam XVII/Cenderawasih pada Rabu (6/5) di Ruang Cycloop, Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura.
AMBON, Laskar Maluku.com – Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta resmi terpilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Maluku dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) II yang berlangsung sukses, aman, dan lancar pada jumat (24/4/2026) di salah satu hotel di Kota Ambon Keberhasilan penyelenggaraan Musda tersebut disampaikan Ely Toisutta sebagai Ketua Kosgoro terpilih […]
JAKARTA, LaskarMaluku.com – PT PLN (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi desa mandiri melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (_Memorandum of Understanding_/MoU) tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tenaga Listrik dalam Rangka Peningkatan Perekonomian dan Produktivitas di Desa dan Daerah Tertinggal, yang dilaksanakan di […]
Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Santo Fransiskus Xaverius Katedral Ambon berkolaborasi dengan Bidang Diakonia Seksi Caritas Dewan Pastoral Paroki, melaksanakan sosialisasi Paroki Tangguh Bencana yang melibatkan anggota WKRI, Kaum Bapak, Orang Muda Katolik maupun perwakilan 4 lingkungan di Paroki Katedral.
AMBON, LaskarMaluku.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Maluku menyampaikan keprihatinan dan keprihatinan mendalam atas insiden penikaman yang menimpa Ketua Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Saudara Nus Rumatora (Ait Nus), yang terjadi di wilayah Bandara Langgur. Peristiwa ini merupakan kejadian serius yang tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga, tetapi juga berpotensi […]
Pemerintah Provinsi Maluku mulai mengarahkan transformasi pendidikan vokasi kesehatan melalui pengembangan SMK Negeri 11 Seram Bagian Barat (SBB) sebagai “Rumah Vokasi Kesehatan” yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, dunia industri, dan perguruan tinggi.
AMBON, LaskarMaluku.com – Kota Ambon terus memperkuat langkah percepatan penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan konsultasi khusus yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Ruang Rapat Nawasena, Selasa (12/5). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari permohonan audiensi yang diajukan Kepala Bappeda Litbang […]